Pemerintah masih belum memenuhi kebutuhan kesejahteraan veteran: survei Kompas

Seputarberita-Mayoritas orang merasa pemerintah tidak cukup peduli dengan kesejahteraan veteran bangsa, menurut sebuah jajak pendapat yang dilakukan harian Kompas.

Survei online, yang dilakukan dari 19-23 Mei, menemukan bahwa 64,3 persen dari 515 responden yang disurvei di 26 provinsi di Indonesia merasa bahwa veteran dan keluarga mereka tidak dirawat

dengan baik, dengan hanya 18,2 persen responden mengatakan bahwa mereka cukup mampu. Selain itu, 56,3 responden percaya bahwa pemerintah melakukan cukup banyak hal untuk mengamankan mata pencaharian para veteran negara yang dilaporkan saat mengutip survei, yang memiliki margin kesalahan 4,65 persen.

Mereka menyoroti tiga kebutuhan dasar veteran yang tidak cukup terpenuhi. Sekitar 35,5 persen responden mengatakan bahwa veteran tidak memiliki rumah yang layak, sementara 27,5 persen menyentuh tentang kebutuhan akan bantuan makanan dan 21,3 persen menyoroti masalah akses ke

perawatan kesehatan yang tepat. Pemerintah meningkatkan jumlah bantuan keuangan untuk veteran pada Januari 2018, dengan veteran dan anggota keluarga veteran yang telah diberikan penghargaan anumerta menerima Rp 938.000 (US $ 65,98) per bulan.

Selain itu, veteran juga menerima tunjangan bulanan mulai dari Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta. Namun, banyak yang percaya bahwa bantuan itu masih belum cukup untuk mendukung veteran dan bahwa negara harus berbuat lebih banyak untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

AGENDOMINO

Sembilan puluh lima persen responden setuju bahwa veteran tidak harus membayar premi Badan Kesehatan dan Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan). Sementara itu, 70,1 persen responden menyarankan agar para veteran mendapatkan akses transportasi umum gratis.

Selain itu, 75,4 persen responden setuju bahwa veteran harus dibebaskan dari pajak bumi dan bangunan (PBB), yang telah diberikan oleh beberapa pemerintah daerah, termasuk pemerintah Jakarta.

Melalui Peraturan Gubernur Jakarta No. 42/2019, veteran adalah salah satu kelompok yang tidak diharuskan membayar PBB atas properti mereka, dan diizinkan untuk melepaskan setidaknya satu aset dari kewajiban pajak.